Kampanye, News

PERNYATAAN SIKAP FEDERASI ARUS PELANGI (Peringatan Hari HAM 2016)

PERNYATAAN SIKAP FEDERASI ARUS PELANGI*

Peringatan Hari HAM 2016

15220091_843261322481682_427865347889748499_n

Hari ini, 10 Desember 2016, kita kembali merayakan hari Hak Asasi Manusia sekaligus hari lahirnya Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi tersebut memuat butir hak-hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh setiap Negara tanpa pengecualian.

Negara Indonesia sendiri dibentuk atas kesadaran dan itikad yang sama, yakni untuk melindungi hak asasi rakyatnya. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan secara tegas menyatakan mandat Negara: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” (Pasal 28i ayat 4). Mandat ini diperkuat dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia no. 39 tahun 1999.
Sayang, cita-cita luhur Bangsa dan Negara Indonesia tak kunjung jadi nyata. Tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki Komnas HAM menemui jalan buntu. Rakyat Indonesia dihantui kekerasan demi kekerasan. Termasuk di antaranya adalah rakyat yang memiliki orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender (SOGIE) beragam, yang lebih dikenal sebagai orang-orang LGBTI.
Hasil penelitian “Menguak Stigma, Diskriminasi, dan Kekerasan pada LGBT di Indonesia” yang dilakukan Arus Pelangi, Komunitas Sehati Makassar dan PLUSH tahun 2013 menguak fakta yang mengerikan: 89.3% LGBT di Indonesia mengalami kekerasan berbasis SOGIE. Federasi Arus Pelangi juga mencatat setidaknya ada 17 kebijakan di Indonesia yang secara eksplisit mendiskriminasi dan/atau mengkriminalisasi LGBTI. Ini belum termasuk kebijakan yang dalam implementasinya menindas LGBTI. Data di atas diperkuat dengan fakta ilmiah yang tertera pada laporan UNDP tentang situasi LGBTIQ di Indonesia  dan penelitian tentang diskriminasi berbasis SOGI di tempat kerja yang diluncurkan ILO Mei 2016 .
Negara Indonesia, di satu sisi, telah menunjukkan perkembangan baik dalam mengentaskan kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE. Ini dapat dilihat di rekomendasi dari Lembaga HAM Negara yang tercantum di laporan Komnas HAM tentang situasi minoritas di Indonesia (2016) ; pernyataan sikap Komnas HAM  dan Komnas Perempuan  terkait kekerasan dan diskriminasi pada LGBT awal tahun 2016; serta Prinsip-Prinsip Yogyakarta yang memuat prinsip-prinsip pemberlakuan hukum internasional dalam kaitannya dengan SOGI yang diterjemahkan oleh Komnas HAM dan diluncurkan pada awal tahun 2016 .
Ironisnya, perkembangan dan itikad baik ini dikhianati oleh pemerintah Indonesia sendiri. Juni 2016 misalnya, pemerintah menolak Resolusi Pakar SOGI  Independen Dewan HAM PBB. Awal tahun 2016, pemerintah melalui pejabatnya secara terbuka membuat pernyataan-pernyataan diskriminatif dan ujaran kebencian terhadap LGBTIQ. Pernyataan Pemerintah Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB bahwa “Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mengentaskan diskriminasi dan kekerasan terhadap semua orang”, adalah bohong belaka.
Situasi makin diperparah oleh pemberangusan ruang demokrasi yang terjadi secara masif kepada berbagai kelompok di Indonesia. Ormas-ormas (milisi sipil) bekerja sama dengan aparat kepolisian gencar menyerang rakyat yang sedang beribadah atau menyampaikan aspirasi, seperti yang terjadi pada survivor pelanggaran HAM 1965, LGBTI, rakyat Papua, jemaat GKI yasmin, dan sebagainya. Negara begitu menikmati pertempuran antar rakyatnya sendiri sementara mereka sibuk menikmati kekuasaan; merampas tanah dari Rembang, Kulon Progo, hingga Papua; membakar hutan di Sumatra dan Kalimantan; serta merampok uang rakyat.
Oleh karena itu, dalam perayaan Hari HAM ini, kami Federasi Arus Pelangi menyatakan bahwa kami *menolak segala bentuk penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia* dan *menuntut Negara* untuk:
1. Menjalankan mandat  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk kepada LGBTI;
2. Mengusut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada LGBTI di Indonesia;
3. Menghentikan segala bentuk dan upaya kriminalisasi terhadap LGBTI, mulai dari kebijakan hingga pelaksanannya.
Terakhir, Federasi Arus Pelangi *menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia* –baik buruh maupun petani, mahasiswa dan kaum miskin kota, rakyat Papua dan seluruh kelompok tertindas—untuk menyatukan kekuatan, merebut dan mempertahankan ruang demokrasi, demi melawan segala bentuk penindasan dan pelanggaran HAM.
Indonesia, 10 Desember 2016
Federasi Arus Pelangi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s