Advokasi

PERNYATAAN SIKAP : HENTIKAN DISKRIMINASI TERHADAP LGBTIQ DI KAMPUS OLEH MENRISTEK

 

Forum LGBT

PERNYATAAN SIKAP :
HENTIKAN DISKRIMINASI TERHADAP LGBTIQ DI KAMPUS OLEH MENRISTEK

Polemik keberadaan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di Universitas Indonesia menuai berbagai pendapat tentang keberadaan individu,  komunitasLGBTIQ  serta ruang-ruang untuk mendiskusikan keberagaman gender dan seksualitas di lingkup pendidikan tinggi di Indonesia,. Hal yang paling mencuat adalah pernyataan pejabat Negara yang yang diskriminatif.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir,menegaskan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) semestinya tidak boleh masuk kampus.Menurutnya, kelompok LGBT bisa merusak moral bangsa dan kampus sebagai penjaga moral semestinya harus bisa menjaga betul nilai-nilai susila dan nilai luhur bangsa Indonesia (Antara News, 23 Januari 2016).

Pernyataan M. Nasir tersebut menunjukkan masih minimnya pemahaman pejabat publik terhadap warga negaranya, terutama tentang keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia ,yaitu:

  1. Seksualitas non heteronormatif, seperti identitas lesbian, gay, biseksual, trans* dan interseks, adalah bagian dari keberagaman gender dan  seksualitas manusia. Lesbian, gay, biseksual adalah bagian dari keberagamanorientasi seksual yang duduk setara dengan heteroseksual strans* adalah bagian dari ragamidentitas gender yang duduk setaradengan perempuan dan laki-laki, serta interseks sebagai bagian dari ragam seks biologis (termasuk perkembangan alat reproduksi dan hormon).
  2. Keberagaman gender dan seksualitas disebutkan dalam berbagai dokumen yang diterbitkan berbagai lembaga kesehatan, , misalnya Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO) yang padatahun 1990 telah mencabut homoseksual dari daftar penyakit melalui International Classification of Diseases (ICD) edisi 10. Asosiasi Psikologi Amerika (APA) menyatakan bahwa penelitian dan literature klinis menunjukkan bahwa homoseksualitas adalah variasi normal dan positif dari orientasi seksual manusia, dan kemudian menerbitkan DSM IV yang juga menghapus homoseksual dari daftar gangguan jiwa. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Penanggulangan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) ke II pada tahun 1983 dan PPDGJ III tahun 1993, yang di dalamnya tidak lagi mencantumkan homoseksualdalamdaftar gangguan jiwa.
  3. Berbagai kajian tentang keberagaman gender dan seksualitas, baik yang dilakukan oleh akademisi maupaun organisasi masyarakat sipil, berbasis pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pendekatan keilmuannya.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia LGBTIQ melalui berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk di antaranya pernyataan diskriminatif,  penolakan dan perlakuan diskriminatif di ranah pendidikan; telah merampa martabat LGBTIQ sebagai manusia. Tahun 2015 UNESCO menyatakan bahwa jumlah bullying berbasis homo/transphobia di sekolah menduduki peringkat tertinggi kedua di dunia. Penelitian Menguak Stigma, Kekerasan, dan Diskriminasi pada LGBT di Indonesia (ArusPelangi, 2013) menunjukkan bahwa 89,3% LGBTIQ di Indonesia mengalami kekerasan. Kekerasan dalam bentuk bullying di sekolah terbukti menyebabkan turunnya performa akademik LGBT dan meningkatnya angka putus sekolah serta percobaan bunuh diri. 17,3% LGBT di Indonesia pernah melakukan percobaan bunuhdiri, dan 16,4% mencoba bunuh diri lebih dari satu kali. Sementara data dari Sanggar SWARA menujukkan bahwa hanya 1 dari 224 narasumber trans* perempuan di Jakarta bergelar sarjana S1, 47 % menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, 47% hingga tingkat SMP, dan 9% lulus SD saja. Situasi iniberdampak pada sulitnya mengakses pekerjaan formal, sehingga 55% narasumber memilih profesi sebagai pekerja seks, 27% mengamen, 10% pekerja salon rumahan, 11% karyawan, dan sisanya menjadi pekerja lepas tata rias atau bekerja di klub malam.

Konstitusi tertinggi Republik Indonesia, yakniUUD 1945, telah menjamin Hak  Asasi Manusia setiap warga Negara, termasuk orang-orang LGBTIQ. Hak-hak tersebut, tidak terbatas pada, namun mencakup hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan Informasi (Pasal 28 F), hak  mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1, pasal 28 C ayat 1 ), hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (28 E ayat 3), hakuntuk menyatakan pikiran (28 E ayat 2), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun (Pasal 28 I ayat 2), hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (pasal 28 I ayat 2),

Berangkat dari hal-hal diatas, kami,Forum LGBTIQIndonesia menyatakan:

  1. Negara, termasuk Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, yang seharusnya berkewajiban melindungi, memenuhi, menghormati dan mempromosikan Hak Asasi Manusia, telah melakukan pengabaian dan penyangkalan terhadap hak warga negaranya melalui  pernyataan yang  mendiskriminasiLGBTIQ sebagai bagian dari warga Negara.
  2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sesuai mandat dan tanggungjawabnya, semestinya mendasarkan segala pernyataan, sikap, dan kebijakannya pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan-landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada nilai-nilai pribadi.
  3. Melarang LGBTIQ masuk kampus adalah pelanggaran Hak Konstitusional warga Negara atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologiyang tercantumpadapadaUUD 1945 pasal 31 ayat 1 danpasal 28 C ayat 1.
  1. KementrianRiset, Teknologi, danPendidikanTinggiseharusnyamenggunakanwewenangnyauntukmembuatkebijakan-kebijakanterkaitpendidikantinggiuntukdapatmelahirkanakademisi yang cerdas, humanisdan non diskriminatif;bukanmelakukandiskrimasiitusendiri.
  2. Perguruantinggiataukampussebagairuangreproduksipengetahuandanmenjadiagenperubahanseharusnyaberperanpentingdalammenciptakankondisisosial yang lebih inklusif, setara, dan merawat kebhinekaan,bukan mendiskriminasi kelompok tertentu.
  3. Menristekseharusnyamemahamikembalitigakewajibankaumintelektual yang termaktubdalamTriDharma PerguruanTinggiyaituPendidikan, PenelitiandanPengembangan, danPengabdiankepadaMasyarakat. Kewajibanperguruantinggibukanlahmenjaga moral, melainkanmereproduksisertamengembangkanpengetahuan yang lebihbermoral, yaknipengetahuan yang mengangkatdanmenjunjungtinggimartabatsetiapmanusia, termasuk LGBTIQ.

——————————————-
“Hak LGBTIQadalahHakAsasiMansusia”

“Setiap orang berhakatas rasa amandanperlindungandariancaman, ketakutanuntukberbuatatautidakberbuatsesuatu yang merupakanhakasasi. “
(UUD 1945 pasal 28G ayat 1)

“Setiap orang berhakuntukbebasdariperlakuandiskriminasiatasdasarapapun.”
(UUD 1945 pasal 28 I ayat 2)

“Setiap orang berhakataspendidikandanmemperolahmanfaatdariilmupengetahuandanteknologi, senidanbudaya.”
(UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 danPasal 31 ayat 1)

Jakarta, 24 Januari2016,

Forum LGBTIQ Indonesia

http://forumlgbtiqindonesia.org/|forumlgbtiqid@gmail.com

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s