Advokasi

MENOLAK FATWA MUI TENTANG REKOMENDASI HUKUMAN MATI BAGI KELOMPOK LGBT

PERNYATAAN SIKAP:

MENOLAK FATWA MUI TENTANG REKOMENDASI HUKUMAN MATI

BAGI KELOMPOK LGBT

 

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan oleh karena itu wajib dilindungi, dihormati, dipenuhi, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut pada Pasal 71 UU39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi Kovenen Internasional untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICESCR) dan Konvenan Internasional untuk hak-hak sipil dan politik (ICCPR).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.57 tahun 2014 tentang pelarangan keberadaan Lesbian, Gay dan sodomi serta rekomendasi fatwa  ini kepada DPR-RI untuk dibahas di tingkat pembuat kebijakan dan secara umum pemerintah Indonesia untuk memasukan LGBT sebagai penyimpangan dan penyakit sosial sehingga harus diberi ganjaran maksimal hukuman mati serta rehabilitasi. Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) II (1983), III (1993) yang dikeluarkan  oleh  Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa homoseksual bukanlah suatu penyimpangan serta gangguan jiwa, sehingga sudah dikeluarkan dari klasifikasi gangguan jiwa. Acuan PPDGJ yang  adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA). Secara internasional, DSM ini adalah rujukan yang dipakai baik oleh psikolog maupun psikiatri. Selain itu acuan PPDGJ adalah International Classification of Diseases (ICD). ICD merupakan alat diagnostik standar epidemiologi, manajemen kesehatan, dan tujuan klinis yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO). Baik PPDGJ, DSM dan ICD telah mengeluarkan homoseksual dari penggolongan gangguan jiwa. Artinya, secara pendekatan psikologi dan kesehatan bahwa homoseksual bukanlah sebuah penyimpangan dan penyakit. Pendekatan Hak Asasi Manusia juga menjadi hal penting yang harus dipahami dalam melihat homoseksual (Lesbian dan Gay). Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa setiap manusia terlahir bebas dan merdeka dengan hak dan martabat yang setara. LGBTI merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan masing-masing manusia, hal ini tidak dapat dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar  1945. Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa SETIAP WARGA NEGARA berhak (1) Hak untuk hidup, serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28, 28i ayat 1), (2) Hak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (pasal  28 D ayat 1)  (3) Hak  bebas  dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan ( pasal 28 G ayat 1&2, 28I ayat 2 dan 28H ayat 2, 28B ayat 2). Fatwa MUI tentang pelarangan lesbian dan gay sesungguhnya sangat bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan UUD 1945 serta  bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yaitu : Universal, Non-diskriminatif , Kesetaraan, Tidak dapat direnggut dan dipisahkan dan saling bergantung.

Fatwa MUI menyebutkan bahwa gay  dan lesbian adalah aktifitas seksual. Sesungguhnya, gay dan lesbian adalah oreintasi seksual. Sering terjadi kekeliruan dalam membedakan orientasi seksual, identitas gender,  ekspresi gender dan perilaku seksual. Karena, pemahaman tentang seksualitas yang biner atau hanya melihat dari perspektif laki-laki dan perempuan saja atau dari sudut pandangan maskulinitas dan feminitas. Oleh karena itu ada konsep-konsep yang perlu dipahami bersama tentang LGBT maupun SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). Adapun konsep penting itu adalah :

  • Orientasi seksual yang mengacu kepada ketertarikan secara fisik, seksual, emosional dan romantisme kepada jenis kelamin dan (atau) gender tertentu (contohnya: biseksual, heteroseksual, dan homoseksual – termasuk gay dan lesbian, sapioseksual, panseksual, dll.). Identitas seksual adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sehubungan dengan orientasi seksual mereka.
  • Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya (secara sosial) sebagai laki-laki, perempuan, dan lainnya (contohnya: transgender, waria, priawan, transman, transwoman, Transgender FTM/MTF, cisgender, cismale, cisfemale, two-spirit, bissu, queer, agender, dll.).
  • Ekspresi gender adalah bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya secara maskulin, feminine, dan lainnya (contohnya: androgyn, no gender, dll.).
  • Perilaku seksual adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, baik kepada lain jenis ataupun sesama jenis.
  • Identitas, ekspresi, seks (jenis kelamin), orientasi, dan prilaku seksual tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
  • Istilah LGBTI dan SOGIE merepresentasikan orang-orang dengan keragaman orientasi seksual, identitas seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan identitas seksual, diantaranya namun tidak terbatas pada Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ Transeksual, dan Interseks.
  • Dalam konteks kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan di maknai sebagai perempuan biologis dan perempuan sosial (transgender/ waria).

Dengan poin-poin di atas, SOGIE seharusnya tidak menjadi masalah bagi seseorang untuk menikmati hak-hak penuhnya sebagai Warga Negara Indonesia. Namun pada praktiknya keragaman SOGIE dan LGBTI masih kerap di maknai sebagai prilaku seksual menyimpang semata sehingga sering dijadikan alat untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan. Lemahnya pemahaman masyarakat dan  Negara, khususnya Pemerintah, tentang perbedaan antara SOGIE dan perilaku seksual dapat dilihat dengan semakin banyaknya Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan kebijakan tertulis Negara lainnya yang mendiskriminasikan dan mengkriminalisasikan kelompok minoritas LGBTI dengan mengkaitkan prilaku seksual dengan LGBTI, antara lain UU Pornografi Bab Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Huruf (a) UU No. 44/ 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Dikeluarkannya Fatwa MUI tentang pelarangan lesbian dan gay sangat  berpotensi  menjadi alat untuk mendiskriminasi dan  melakukan kekerasan terhadap LGBT oleh masyarakat umum. Contohnya seperti dibagian ketiga tentang rekomendasi poin 4 yaitu : ”Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh ditengah masyarakat.  Karena melihat dari catatan kelam diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah, banyak terjadi karena adanya Fatwa MUI tentang Ahamdiyah Haram. Oleh karena itu Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap fatwa MUI ini, agar tidak menambah deret catatan hitam diskriminasi di Indonesia atas nama orientasi seksual dan identitas gender. Sehingga, nama Indonesia yang dikatakan sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia dan memiliki prestasi dalam menjunjung tinggi hak  asasi manusia terbukti di mata internasional. Negara seharusnya menghormati, memenuhi, dan melindungi haksetiap warga negaranya.Tetapi hingga saat ini Pemerintah selalu diam atau menolak untuk mengakui keberadaan kelompok minoritas LGBTI, bahkan membiarkan keberadaan daftar panjang kebijakan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi kelompok minoritas LGBTI di Indonesia serta melakukan pembiaran atas kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarkat yang mengatasnamakan  agama terhadap  LGBTI. Kebisuan, penolakan, diskriminasi, dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas LGBTI adalah bukti nyata bahwa hingga saat ini Negara belum menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak-hak Warga Negara yang memiliki SOGIE yang beragam secara adil dan bermartabat sesuai UUD 1945 dan UU HAM 39/1999.

Kami dari Organisasi Masyarakat SIpil di Sumatera Utara menuntut:

  1. Pemeperintah harus menindak tegas Fatwa MUI No.57 Tahun 2014 tentang pelarangan lesbian dan gay, karena ini berpotensi menjadi alat diskriminasi, kekerasan dan stigma oleh masyarakat terhadap LGBT
  2. Pemerintah wajib melindungi dan mengakui keberadaan kelompok LGBT sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, yang merupakan rasa penghormatan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia dan UUD 1945.
  3. Pemerintah harus menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok LGBT di Indonesia, yang merupakan bagian dari pelanggaran hak dan martabat manusia.
  4. Pemerintah menghapus segala kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi LGBT di Indonesia.

“LGBTI Rights are Human Rights. We are all born free and equal. Our sexual orientation, gender identity, and gender expression does not give others the rights to justify their unfair treatments towards LGBTI people”

-Cangkang Queer, Aliansi Sumut Bersatu, Medan Plus, Pelangi Hati, CMR-PKBI, P3M, KOOS Medan, Gerakan Sehat Masyarakat (GSM), Perwari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s