Advokasi

DEKLARASI HANG JEBAT

DEKLARASI GERAKAN LGBTI[1] INDONESIA

“AKUI GENDER KETIGA DI INDONESIA, SEKARANG!!!”

 KAMI, GERAKAN LGBTI DI INDONESIA, MENUNTUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK:

 

MENGAKUI KEBERADAAN KAMI; ORANG-ORANG LGBTI ATAU ORANG-ORANG DENGAN KERAGAMAN ORIENTASI SEKSUAL, IDENTITAS GENDER, DAN EKSPRESI GENDER (SOGIE), SEBAGAI BAGIAN DARI WARGA NEGARA INDONESIA; SECARA EKSPLISIT DAN SISTEMATIS MELALUI INSTRUMEN HUKUM YANG MENJUNJUNG TINGGI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

MENGAKUI KEBERADAAN GENDER KETIGA DI INDONESIA

MENJALANKAN REKOMENDASI KAMI KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG TERTUANG DALAM DOKUMEN “PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIALOG NASIONAL KOMUNITAS LGBT INDONESIA, DI NUSA DUA (BALI), 12-13 JUNI 2013” YANG KAMI LAMPIRKAN DALAM DEKLARASI INI

 KAMI, GERAKAN LGBTI DI INDONESIA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KAMI BERKOMITMEN UNTUK BERSATU DALAM SEMANGAT ANTI KEKERASAN, KOLEKTIFITAS, DAN SOLIDARITAS UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK ASASI MANUSIA KAMI SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

 PERJUANGAN INI ADALAH PERJUANGAN BERSAMA

PERJUANGAN INI ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PERJUANGAN INI ADALAH PERAN KITA SEMUA

BERSATU DALAM PERJUANGAN ADALAH KOMITMEN KAMI

 

JAKARTA (HANG JEBAT), 18 NOVEMBER 2014

 

ATAS NAMA FORUM LGBTIQ INDONESIA, ARUS PELANGI, FORUM KOMUNIKASI WARIA INDONESIA (FKWI), KOMUNITAS SEHATI MAKASSAR (KSM), CANGKANG QUEER, SANGGAR SWARA, IKATAN WARIA YOGYAKARTA (IWAYO), TARENA, PEOPLE LIKE US SATU HATI (PLUSH), SANUBARI SULAWESI UTARA (SALUT), VG, FORUM LGBT LAMPUNG.

“HAK-HAK LGBTI ADALAH HAK ASASI MANUSIA”

 

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” – UUD 1945, Pasal 28i

 

[1] LGBTI merepresentasikan keragaman orientasi seksual, identitas gender, dan identitas seksual, diantaranya namun tidak terbatas pada Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, Interseks, dan Queer

—————————————————————————————–

Butir-butir Rekomendasi untuk Pemerintah

1.) Membuat pengakuan resmi tentang keberadaan LGBT dan orang-orang dengan SOGIE yang beragam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Masyarakat Indonesia; serta menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi orang-orang LGBTI sama seperti Warga Negara Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang ada. Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik IndonesiaKementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perwakilan Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Perwakilan Indonesia di ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), dan Perwakilan Indonesia di United Nations Human Rights Council (UNHRC) dengan mengembangkan mekanisme nasional untuk mempromosikan persamaan Hak LGBT dan memasukan LGBT dan SOGIE dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM), Rencana Nasional Komnas HAM termasuk Komnas PP dan Komnas PA, Laporan Pertanggungjawaban Negara dalam mekanisme HAM PBB (termasuk UPR, ICCPR, ECOSOC, dan CEDAW), dan mekanisme HAM ASEAN (termasuk AHRD), dan mempromosikan Prinsip-Prinsip Yogyakarta; seluruhnya dilakukan dengan keterlibatan aktif orang-orang LGBT.

2.) Menghentikan tindak-tindak diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, baik yang dilakukan oleh Aparat Negara (termasuk Kepolisian dan Satpol PP) maupun oleh Masyarakat Umum (termasuk Ormas berbasis Agama) sertamenyusut tuntas kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM orang-orang LGBT yang sudah lama terbengkalai dan tidak jelas penyelesaiannya. Rekomendasi ini ditujukan ke Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.

3.) Memprioritaskan proses pengkajian ulang semua kebijakan negara (termasuk peraturan daerah) yang secara langsung maupun tidak langsung mengkriminalisasi dan mendiskriminasi orang-orang LGBT serta harmonisasi hukum nasional, kebijakan dan praktik-praktik hukum dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Kebijakan Negara tersebut diantaranya UU Pornografi, PP No. 54/2007, Perda Kota Padang Panjang No. 9/2010, Perda Kab. Padang Pariaman No. 2/2004, Perda Kab. Sawahlunto/Sijunjung No. 19/2006, dan Perda Kab. Banjar No. 10/2007. Rekomendasi ini ditujukan kepada tiga Lembaga Negara yang memiliki otoritas evaluasi Kebijakan Negara yaitu Kementerian Dalam Negeri (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), dan Mahkamah Konstitusi (yudikatif).

4.) Membuat surat edaran yang memuat panduan teknis pendaftaran organisasi LGBT ke Pemerintah yang memuat prinsip anti diskriminasi terhadap LGBT. Rekomendasi ini ditujukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

5.) Mengarusutamakan SOGIE & HAM ke seluruh Lembaga Negara Tingkat Nasional khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Komnas HAM, Komnas PP, Komnas PA, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Negara, DPR-RI, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi; Sektor Swasta dan Media. Rekomendasi ini ditujukan ke Presiden Republik Indonesia.

6.) Mengarusutamakan SOGIE & HAM ke seluruh Lembaga Negara Tingkat Daerah khususnya Kepala Daerah (termasuk Gubernur, Bupati, Camat, Kepada Desa), DPRD, Departemen Hukum dan HAM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Sektor Swasta. Rekomendasi ini ditujukan ke Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.

7.) Mendorong pemberitaan LGBT yang tidak bias, konstruktif, dan membangun perspektif publik yang inklusif terhadap SOGIE & HAM. Rekomendasi ini ditujukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia.

8.) Mengarusutamakan SOGIE & HAM dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. Rekomendasi ini ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

9.) Melakukan kampanye anti diskriminasi terhadap LGBT ke masyarakat luas dan pemerintah daerah. Rekomendasi ini ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

10.) Menyediakan rumah aman, rumah singgah, dan panti jompo disetiap Provinsi di Indonesia yang dapat menjamin kesejahteraan orang-orang LGBT yang membutuhkan. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesejahteraan dan Perumahan Rakyat.

11.) Mendesak Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk memberikan layanan kesehatan yang anti diskriminasi bagi orang-orang LGBT termasuk kelompok Remaja, serta mengikutsertakan kelompok Lesbian, Biseksual, dan Transgender (LBT) dalam program-program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Rekomendasi ini ditujukan ke Kementerian Kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s